Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 2 mempunyai tugas:

1. melaksanakan verifikasi kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan aparatur sipil negara serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; mengkoordinir penyusunan RKA/DPA/DPPAdinas;
2. melaksanakan verifikasi SPP;
3. melaksanakan sistem akutansi pengelolaan keuangan dinas;
4. melaksanakan penyiapan surat perintah membayar (SPM);
5. melaksanakan verifikasi harian atas penerimaan;
6. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
7. menyusun neraca keuangan dinas;
8. menyusun laporan keuangan dinas;
9. membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
10. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
11. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub Bagian Perencanaan Program dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 1 mempunyai tugas:

1. mengoordinir pengumpulan bahan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja);
2. menyusun mengoordinir penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja);
3. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
4. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas;
5. mengumpulkan data lintas bidang sebagai bahan dokumen Dinas;
6. mengoordinir laporan bulanan pelaksanaan kegiatan Dinas;
7. mengoordinir penyusunan RKA/DPA/DPPA Dinas;
8. menyusun laporan tahunan Dinas;
9. melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
10. mengumpulkan dan menganalisa data hasil pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
11. membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
12. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan

melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.